Komisi VIII Mengapresiasi didirikannya IPN (institute pertambangan Nemangkawi) sebagai salah satu bentuk CSR (coorporate social resposibility) PT Freeport Indonesia. Namun masih ada beberapa hal yang harus perlu didorong dari lembaga pelatihan kerja tersebut. Hal tersebut terungkap saat Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VIII mengunjugngi IPN di Mimika, Papua Jumat (22\5).

Dikatakan Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay sebagaimana penjelasan dari Lasmaydha Siregar,Executive Vice President PT FI, sejak didirikannya 12 tahun yang lalu IPN memang telah mengalami penambahan jurusan pelatihan,dari 3 menjadi 22 jurusan diantaranya. Jurusan administrasi dan teknik yang kesemua itu disesuaikan dengan kebutuhan PT Freeport.

Padahal lulusan IPN tidak serta merta bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut alias harus menunggu posisi yang kosong. Seharusnya saat menunggu itu lulusan IPN bisa bekerja di perusahaan lain. Sehingga sejatinya jurusan yang ada di IPN ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan freeport saja, melainkan memang kebutuhan profesi di industri kerja tanah air. Sebut saja jurusan sekertaris yang tidak hanya berkait dengan pertambangan.

"Selain itu kami juga mendorong agar sertifikat sebagai penanda kelulusan IPN ini tidak hanya sebatas sertifikat internal saja. Melainkan juga ijazah dari negara. Pemerintah harus mengakui skill atau keahlian dari lulusan IPN,"jelas Saleh.

Pada kesempatan itu IPN menyambut baik atas masukan dan dorongan dari Komisi VIII, bahkan pada 2016 mendatang pihaknya berencana akan mendaftarkan akreditasi IPN sebagai lembaga latihan kerja. (Ayu) Foto: Ayu/parle/od